“Likuidasi AAF tidak diteruskan lagi. Pengambilalihan dijembatani PT Pusri selaku holding pupuk,” kata Mustafa Abubakar menjawab pertanyaan anggota DPR RI asal Aceh, Marzuki Daud, dalam Rapat Kerja Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).
Marzuki Daud yang juga Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua, dan Papua Barat menyatakan, sebaiknya AAF dioperasikan oleh PIM. Usulan serupa sebelumnya dilontarkan banyak kalangan, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh.
Menyinggung nasib PT KKA, Mustafa Abubakar mengatakan, perusahaan tersebut saat ini sedang menunggu mitra kerja sama operasi. Pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup, bahan baku kayu, termasuk bahan bakar gas dan batu bara. “Pembelinya juga sudah ada, yaitu PT Gresik,” kata Mustafa. PT KKA adalah perusahaan produsen kertas kantong semen.
“Semua sudah tersedia. Tinggal menunggu perusahaan mitra KSO saja,” ujar mantan penjabat gubernur Aceh itu. Marzuki Daud dalam kesempatan itu menyarankan agar segera disegarkan manajemen perusahaan yang sudah lama berhenti beroperasi itu. “Mungkin saja dilakukan perombakan direksi,” kata politisi Partai Golkar ini.
Mustafa Abubakar mengatakan, Kementerian BUMN sedang berupaya menghidupkan kembali kawasan industri atau Provit Lhokseumawe/Aceh Utara. “AAF dan KKA jadi, PIM ada, PLN juga ada, maka akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja di Aceh,” kata Mustafa.
Wagub Muhammad Nazar menilai, pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk menghidupkan kembali kawasan industri Lhokseumawe. “Pemerintah Aceh akan mendorong usaha-usaha itu, sebab akan memberi dampak yang sangat penting bagi perekonomian Aceh,” ujar Nazar.
Musataf Abubakar juga menyatakan bahwa Kementerian BUMN sedang berupaya mewujudkan pola perkebunan inti rakyat di Aceh yang akan melibatkan ribuan kepala keluarga. (fik)
Kutipan dari Serambi Indonesia, Fri, Dec 3rd 2010, 10:22
Tidak ada komentar:
Posting Komentar